Rabu, 29 April 2026, Tim dari Kejaksaan Negeri Purwokerto melakukan kegiatan penyuluhan hukum di Desa Pancurendang untuk aparatur desa, lembaga desa dan masyarakat. Tema yang diusung dalam kegiatan penyuluhan hukum kali ini adalah "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terkait Dengan UU ITE" dan dihadiri sebanyak 40 partisipan dari unsur aparatur pemerintahan desa, lembaga desa, unsur perempuan dan unsur masyarakat lainnya.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pembukaan, sambutan, penyampaian materi, tanya jawab, dan penutupan. Adapun pembahasan penyuluhan hukum kali ini meliputi tentang kesadaran hukum masyarakat, tingkat kesadaran hukum masyarakat, penyebab masyarakat melanggar hukum, penyebab masyarakat taat hukum, dan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta tentang alasan dibentuknya UU ITE, apa saja yang termuat didalam UU ITE, bagaimana bersosial media yang baik berdasarkan UU ITE dan cara melakukan transaksi elektronik dengan bijak sesuai dengan UU ITE. Pemaparan materi dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama para peserta.

Materi-materi yang disampaikan dalam penyuluhan hukum kali ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan mendesak masyarakat desa dalam menghadapi era digital yang kian masif. Fokus pada aspek legalitas dan etika berkomunikasi ini menjadi jembatan krusial untuk mengisi ruang kosong antara ketersediaan teknologi dan pemahaman penggunanya. Hal ini menjadi sangat relevan untuk dibahas mengingat dinamika penggunaan teknologi di tingkat pedesaan sering kali masih menyimpan kerentanan yang besar akibat minimnya edukasi hukum yang menyertai adopsi teknologi tersebut.

Meskipun infrastruktur digital telah menjangkau pelosok desa, kesenjangan pemahaman hukum tetap menjadi tantangan nyata yang perlu segera diatasi. Banyak warga desa yang kini telah menggenggam ponsel pintar dan aktif di media sosial, namun belum sepenuhnya dibekali dengan literasi digital yang memadai, terutama terkait konsekuensi hukum dari setiap aktivitas daring. Tanpa pemahaman mendalam tentang UU ITE, tindakan sederhana seperti mengunggah status emosional atau membagikan pesan berantai dapat dengan mudah berubah menjadi jeratan hukum yang serius hanya karena ketidaktahuan akan batasan-batasan legalitas di ruang siber.

Fenomena ini diperparah dengan karakteristik komunikasi masyarakat desa yang sangat komunal dan menjunjung tinggi rasa percaya antar sesama. Seringkali, informasi yang diterima melalui grup pesan singkat langsung disebarluaskan tanpa proses verifikasi (filter) karena dianggap sebagai bentuk kepedulian sosial. Sayangnya, niat baik untuk berbagi informasi tersebut terkadang justru berujung pada penyebaran berita bohong (hoaks) atau pencemaran nama baik. UU ITE hadir untuk mengatur bahwa setiap konten yang didistribusikan harus dapat dipertanggungjawabkan, sehingga edukasi mengenai etika berkomunikasi digital menjadi sangat krusial agar budaya gotong royong di desa tidak ternoda oleh urusan hukum.

Oleh karena itu, pendekatan sosialisasi yang dilakukan harus mampu "membumi" dan menyentuh aspek keseharian masyarakat tanpa terkesan menggurui. Materi hukum yang cenderung kaku dan menggunakan istilah teknis perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang lebih sederhana serta menggunakan simulasi kasus yang relevan, seperti cara mengenali penipuan pinjaman online atau batasan dalam mengkritik kebijakan lokal. Melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa, lembaga desa serta organisasi masyarakat sebagai agen literasi hukum dapat menjadi strategi kunci agar pesan-pesan edukasi ini lebih mudah diterima, dipercayai, dan dipraktikkan oleh seluruh lapisan warga desa.

Pada akhirnya, peningkatan kesadaran hukum digital bukan sekadar upaya preventif agar warga terhindar dari sanksi pidana, melainkan langkah strategis untuk menciptakan ruang digital desa yang produktif. Ketika masyarakat desa sudah melek hukum, mereka akan lebih percaya diri dan aman dalam memanfaatkan teknologi untuk kemajuan ekonomi, misalnya dalam memasarkan produk UMKM secara daring atau mengakses layanan publik pemerintah. Dengan demikian, UU ITE tidak lagi dipandang sebagai instrumen yang menakutkan, melainkan sebagai pedoman perlindungan yang memastikan teknologi benar-benar menjadi alat pemberdayaan menuju kesejahteraan desa yang berkelanjutan.